Ground Check PBI JKN di Purbalingga Rampung, PKRT Siap Dukung Suksesnya Sensus Ekonomi 2026
PURBALINGGA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga telah menuntaskan seluruh tahapan ground check Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan keakuratan data masyarakat yang menjadi dasar berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan , menjelaskan bahwa pelaksanaan ground check dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama menyasar keluarga yang memiliki anggota penderita penyakit katastropik dan didata langsung oleh petugas BPS. Selanjutnya tahap kedua dilaksanakan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada bulan April hingga Mei 2026 untuk menyelesaikan target penataan yang masih tersisa.
Hingga 31 Mei 2026 masih terdapat 220 keluarga yang belum berhasil dilakukan ground check . Namun melalui berbagai upaya koordinasi dan pemanfaatan akses data aplikasi Fasih yang masih tersedia, seluruh keluarga tersebut akhirnya berhasil didata pada 4 Juni 2026. Dengan demikian, proses ground check PBI JKN di Kabupaten Purbalingga dinyatakan selesai 100 persen.
Menurut Slamet Romelan, hasil akhir pemeringkatan data dan penentuan tujuan penerima manfaat akan dilakukan secara oleh BPS Republik Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku. Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan dan penyaluran berbagai program pemerintah.
Fokus Berikutnya: Sensus Ekonomi 2026
Seiring selesainya kegiatan ground check PBI JKN, BPS Kabupaten Purbalingga kini fokus pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 .
Sensus Ekonomi 2026 akan mencatat berbagai aktivitas usaha masyarakat, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, hingga kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Data yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi landasan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ketua RT merupacan ujung tombak informasi di lingkungan masyarakat. Dukungan Ketua RT sangat penting dalam membantu sosialisasi, memberikan pemahaman kepada warga, serta menciptakan suasana yang mendukung bagi lancarnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
PKRT Siap Menjadi Mitra BPS dan Pemerintah
Untuk mendukung tercapainya Sensus Ekonomi 2026, Paguyuban Ketua RT (PKRT) Kabupaten Purbalingga memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan BPS di tingkat akar rumput. Ketua RT merupakan pihak yang paling memahami kondisi wilayah dan warganya sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pelaksanaan pendataan.
PKRT mengimbau seluruh Ketua RT di Kabupaten Purbalingga untuk turut menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat, memberikan informasi yang benar mengenai tujuan sensus, serta mendukung kelancaran petugas sensus saat melaksanakan tugas di lapangan. Dukungan Ketua RT sangat penting untuk memastikan setiap usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata secara lengkap dan akurat.
Melalui sinergi antara BPS, Pemerintah Daerah, PKRT, serta seluruh elemen masyarakat, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Purbalingga dapat berjalan sukses dan menghasilkan data berkualitas sebagai dasar pembangunan daerah maupun nasional.
Terimalah petugas sensus dengan baik, berikan informasi yang benar, dan dukung pendataan demi terwujudnya pembangunan yang lebih tepat sasaran untuk Indonesia yang lebih maju.
“Data Akurat Hari Ini, Pondasi Pembangunan Masa Depan”
Posting Komentar