Ground Check PBI JKN di Purbalingga Rampung, PKRT Siap Dukung Suksesnya Sensus Ekonomi 2026

PURBALINGGA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga telah menuntaskan seluruh tahapan ground check Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan keakuratan data masyarakat yang menjadi dasar berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan , menjelaskan bahwa pelaksanaan ground check dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama menyasar keluarga yang memiliki anggota penderita penyakit katastropik dan didata langsung oleh petugas BPS. Selanjutnya tahap kedua dilaksanakan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada bulan April hingga Mei 2026 untuk menyelesaikan target penataan yang masih tersisa.

Hingga 31 Mei 2026 masih terdapat 220 keluarga yang belum berhasil dilakukan ground check . Namun melalui berbagai upaya koordinasi dan pemanfaatan akses data aplikasi Fasih yang masih tersedia, seluruh keluarga tersebut akhirnya berhasil didata pada 4 Juni 2026. Dengan demikian, proses ground check PBI JKN di Kabupaten Purbalingga dinyatakan selesai 100 persen.

Menurut Slamet Romelan, hasil akhir pemeringkatan data dan penentuan tujuan penerima manfaat akan dilakukan secara oleh BPS Republik Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku. Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan dan penyaluran berbagai program pemerintah.

Fokus Berikutnya: Sensus Ekonomi 2026

Seiring selesainya kegiatan ground check PBI JKN, BPS Kabupaten Purbalingga kini fokus pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 .

Sensus Ekonomi 2026 akan mencatat berbagai aktivitas usaha masyarakat, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, hingga kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Data yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi landasan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan.

PKRT Siap Menjadi Mitra BPS dan Pemerintah

Untuk mendukung tercapainya Sensus Ekonomi 2026, Paguyuban Ketua RT (PKRT) Kabupaten Purbalingga memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan BPS di tingkat akar rumput. Ketua RT merupakan pihak yang paling memahami kondisi wilayah dan warganya sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pelaksanaan pendataan.

PKRT mengimbau seluruh Ketua RT di Kabupaten Purbalingga untuk turut menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat, memberikan informasi yang benar mengenai tujuan sensus, serta mendukung kelancaran petugas sensus saat melaksanakan tugas di lapangan. Dukungan Ketua RT sangat penting untuk memastikan setiap usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat terdata secara lengkap dan akurat.

Melalui sinergi antara BPS, Pemerintah Daerah, PKRT, serta seluruh elemen masyarakat, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Purbalingga dapat berjalan sukses dan menghasilkan data berkualitas sebagai dasar pembangunan daerah maupun nasional.

“Data Akurat Hari Ini, Pondasi Pembangunan Masa Depan”

Ayo Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan kegiatan pendataan ekonomi nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali. Melalui kegiatan ini, BPS akan memotret secara menyeluruh kondisi perekonomian Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar yang bergerak di berbagai sektor usaha nonpertanian.

Mengusung tema "Mencatat Ekonomi Indonesia" , SE2026 menjadi salah satu agenda strategis nasional untuk menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terkini. Data tersebut akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, penguatan sektor usaha, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan memberikan gamer mengenai struktur ekonomi Indonesia, karakteristik pelaku usaha, perkembangan ekonomi digital, serta potensi ekonomi masa depan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Di tingkat lingkungan, para Ketua RT memiliki peran strategis sebagai ujung tombak menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut, Ketua RT dapat membantu menyosialisasikan sensus pentingnya serta mendorong partisipasi aktif para pelaku usaha dalam memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat.

PKRT sebagai organisasi yang menuaungi para Ketua RT ikut mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Melalui jaringan pengurus yang tersebar hingga tingkat desa dan kelurahan, PKRT siap menjadi bagian dari gerakan nasional untuk mewujudkan data ekonomi yang berkualitas. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kami mengundang seluruh Ketua RT, pengurus PKRT, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menyambut petugas sensus dengan pelayanan yang baik memberikan informasi yang lengkap dan benar. Partisipasi aktif masyarakat akan sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan dan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang.

Melalui semangat gotong royong dan kolaborasi, mari kita dukung bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 . Setiap data yang tercatat akan menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, dunia usaha, dan kemajuan bangsa Indonesia.