PKRT PURBALINGGA

Purbalingga — Rombongan Paguyuban Ketua Rukun Tetangga (PKRT) Desa Kajongan, PKRT Desa Onje, dan PKRT Desa Wirasaba turut ambil bagian dalam prosesi penyambutan dan pengawalan kedatangan Bupati Purbalingga dalam rangka kegiatan ziarah ke makam para leluhur pendiri Kabupaten Purbalingga, Selasa (16/12/2025).

Kegiatan ziarah ini dipimpin langsung oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif bersama Wakil Bupati Dimas Prasetyahani, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Ziarah tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga ke-195 sebagai bentuk penghormatan dan refleksi sejarah atas jasa para pendahulu.

Sejumlah kompleks pemakaman yang menjadi lokasi ziarah meliputi Kompleks Pemakaman Arsantaka di Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga; Kompleks Pemakaman Giri Cendana dan Giri Purna di Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari; makam Adipati Onje di Desa Onje, Kecamatan Mrebet; serta makam Adipati Wirasaba di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja.

Rombongan PKRT Desa Kajongan menjemput rombongan Mas Bupati & Mas Wabup

Dalam setiap titik lokasi tersebut, PKRT desa setempat turut berperan aktif dalam prosesi penjemputan dan penyambutan rombongan Bupati, sekaligus membantu memastikan kelancaran kegiatan ziarah bersama unsur masyarakat dan tokoh lokal. Keterlibatan ini merupakan wujud partisipasi PKRT dalam menjaga nilai-nilai sejarah, budaya, dan tradisi leluhur Purbalingga.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan bahwa ziarah leluhur menjadi sarana penting untuk menghormati jasa para pendahulu sekaligus mengambil hikmah dari perjalanan sejarah daerah.

“Kami merasa perlu banyak belajar, banyak mengambil inspirasi dan kebijaksanaan dari sejarah para pendahulu. Harapannya, kami bisa mengikuti jejak perjuangan mereka dan setidaknya memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Purbalingga,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa nilai perjuangan dan keteladanan para leluhur harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya agar sejarah Kabupaten Purbalingga tetap hidup dan dipelajari secara turun-temurun.

Sementara itu, Ketua Yayasan Arsakusuma R. Budi Setiawan menjelaskan bahwa Kompleks Pemakaman Arsantaka merupakan tempat peristirahatan Kyai Arsantaka, leluhur para Bupati Purbalingga, sekaligus makam tiga bupati awal Purbalingga, yakni Dipayuda III, Dipokusumo I, dan RMT Brotosudiro.

Ziarah kemudian berlanjut ke Kompleks Pemakaman Giri Cendana yang menjadi makam para Bupati Purbalingga keempat hingga ketujuh, serta Kompleks Pemakaman Giri Purna yang menjadi tempat peristirahatan Bupati kedelapan dan kesembilan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan ke makam Adipati Onje yang memiliki peran penting dalam sejarah awal Purbalingga dan penyebaran nilai budaya serta keagamaan.

Prosesi ziarah ditutup di Kompleks Pemakaman Wirasaba, tempat dimakamkannya Adipati Wirasaba I hingga V. Kadipaten Wirasaba sendiri dikenal sebagai cikal bakal terbentuknya empat kabupaten di kawasan Banyumas Raya, yaitu Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, dan Cilacap.

Selain kegiatan ziarah, rombongan juga menyerahkan bantuan kepada para juru kunci makam dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial.

Melalui keterlibatan aktif PKRT Desa Kajongan, PKRT Desa Onje, dan PKRT Desa Wirasaba dalam kegiatan ini, PKRT menegaskan komitmennya untuk terus berperan dalam pelestarian sejarah, penguatan nilai budaya, serta mendukung agenda kebudayaan dan kebangsaan di Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka memperkuat tata kelola lingkungan dan meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat paling dasar, yaitu Rukun Tetangga (RT), diperlukan adanya kelompok-kelompok kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Keberadaan kelompok ini bukan hanya sebagai wadah partisipasi warga, tetapi juga sebagai pilar penting untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis.

Organisasi Paguyuban Ketua RT (PKRT) mendorong setiap wilayah RT untuk membentuk kelompok kegiatan yang dapat membantu Ketua RT dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat secara lebih efektif dan profesional. Berikut adalah kelompok-kelompok kegiatan yang ideal untuk ada di setiap lingkungan RT.

1. Kelompok Keagamaan dan Kerohanian

Kelompok ini berperan dalam membangun karakter spiritual warga sekaligus mempererat persaudaraan.

• Majelis taklim / pengajian rutin

• Kelompok yasinan / tahlilan

• Pendampingan keluarga (pernikahan, kematian, dll.)

• Kegiatan keagamaan anak & remaja (TPQ, Ikatan Remaja Musholla)

2. Kelompok Gotong Royong & Kebersihan Lingkungan

Menggerakkan partisipasi warga untuk menjaga wilayah RT.

• Kerja bakti rutin

• Bank sampah atau pemilahan sampah

• Satgas kebersihan taman/lingkungan

• Program penghijauan (urban farming, toga, dll.)

3. Kelompok Keamanan & Kesiapsiagaan

Untuk menjaga keamanan dan menekan potensi kriminalitas.

• Siskamling

• Tim tanggap darurat (bencana, kebakaran, banjir)

• Posko keamanan RT

• Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat)

4. Kelompok Pendidikan, Remaja & Kreativitas

Membina generasi muda agar aktif dan berkembang.

• Karang Taruna tingkat RT

• Bimbingan belajar, literasi, dan perpustakaan mini

• Sanggar seni, musik, olahraga

• Kegiatan anti-narkoba dan pembinaan remaja

5. Kelompok Ekonomi & Kesejahteraan Warga

Mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

• UMKM RT / koperasi RT

• Arisan warga / simpan pinjam mikro

• Pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga

• Pasar minggon / bazar produk warga

6. Kelompok Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan kualitas hidup warga.

• Posyandu balita

• Posbindu lansia

• Kampanye kesehatan (PHBS, stunting, imunisasi)

• Relawan ambulans RT (jika memungkinkan)

7. Kelompok Sosial & Kemanusiaan

Untuk memastikan solidaritas sesama warga.

• Takziyah & santunan duka

• Pendampingan warga sakit/terlantar

• Donor darah rutin

• Dapur sosial saat ada musibah

8. Kelompok Administrasi & Dokumentasi Warga

Mendukung tertib administrasi RT.

• Tim sekretariat RT

• Pendataan penduduk, aset, dan kegiatan

• Dokumentasi kegiatan (foto/video)

• Publikasi informasi (mading, grup WhatsApp, website desa/RT)

Penutup

Pembentukan kelompok-kelompok kegiatan ini bukan hanya untuk mempermudah tugas Ketua RT, tetapi juga untuk membangun lingkungan yang tertata, produktif, dan guyub. Dengan adanya struktur kegiatan yang jelas, setiap warga memiliki ruang untuk berpartisipasi sesuai minat dan kemampuannya.

PKRT mengajak seluruh Ketua RT di Kabupaten Purbalingga untuk memperkuat kelembagaan di tingkat lingkungan melalui pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok kegiatan ini. Semakin kuat organisasi di tingkat RT, semakin kokoh pula fondasi pemerintahan desa dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan lingkungan yang tertib, akuntabel, dan modern, keberadaan dokumen administrasi yang lengkap di Sekretariat RT menjadi kebutuhan mutlak. Administrasi yang tertata bukan hanya memudahkan pelayanan kepada warga, tetapi juga menjadi tolok ukur profesionalitas Ketua RT dan menjadi standar bersama dalam organisasi PKRT di seluruh wilayah.

Sebagai ujung tombak pelayanan publik tingkat paling dasar, RT harus memiliki sistem pencatatan yang rapi, terstruktur, dan mudah diakses. Berikut adalah dokumen-dokumen yang seharusnya tersedia dan terkelola dengan baik di Sekretariat RT.

1. Dokumen Legalitas & Kelembagaan RT

Dokumen ini menjadi dasar hukum eksistensi RT dan pengurus di dalamnya. Adapun jenis dokumen yang wajib ada adalah:

• SK Pembentukan/Pengesahan RT

• SK Pengangkatan Ketua RT

• SK Susunan Pengurus RT

• AD/ART RT (jika dimiliki)

• Tata Tertib Lingkungan

• Struktur Organisasi RT

• Profil RT: jumlah KK, jumlah penduduk, batas wilayah, potensi, dan permasalahan wilayah

Dokumen-dokumen ini sangat penting untuk menunjukkan legitimasi RT dalam menjalankan tugas kemasyarakatan.

2. Buku Administrasi Wajib

Buku administrasi menjadi alat utama pencatatan data kependudukan dan aktivitas RT. Paling tidak terdapat beberapa buku pokok, yaitu:

• Buku Induk Penduduk

• Buku Mutasi Penduduk (datang, pindah, meninggal)

• Buku Kartu Keluarga (KK)

• Buku Data Warga Miskin / Rentan Sosial

• Buku Data Kelahiran dan Kematian

• Buku Tamu

• Buku Agenda Surat Masuk

• Buku Agenda Surat Keluar

Keberadaan buku-buku ini memastikan data yang tersimpan selalu mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Arsip Surat-Menyurat

Setiap RT idealnya memiliki arsip surat resmi yang dikelola secara sistematis, meliputi:

• Surat masuk yang diklasifikasi sesuai jenisnya

• Surat keluar resmi RT

• Buku ekspedisi

• Stempel dan kop surat RT

• Format standar surat pengantar (KTP, KK, pindah, domisili, usaha, dll.)

Arsip yang rapi memudahkan pengecekan riwayat layanan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

4. Dokumen Keuangan RT

Transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan prinsip penting dalam tata kelola organisasi PKRT. Oleh karena itu, RT wajib memiliki:

• Buku Kas Umum RT

• Buku RAB kegiatan

• Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

• Bukti transaksi (kwitansi, nota, tanda terima)

• Daftar iuran warga (kebersihan, keamanan, sosial)

• Data bantuan dan donatur

Dokumen keuangan ini harus dikelola secara terbuka dan siap diperiksa setiap saat.

5. Data Sosial Kemasyarakatan

Administrasi sosial sangat membantu pengurus dalam proses pelayanan dan pendataan penerima bantuan. Dokumen yang perlu tersedia meliputi:

• Daftar penerima bantuan sosial (PKH, BLT, Rutilahu, dll.)

• Daftar kelompok rentan (lansia, disabilitas, yatim, janda)

• Data kegiatan kemasyarakatan: kerja bakti, ronda, posyandu

• Data PKK, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya

• Peta wilayah RT (manual maupun digital)

Data sosial ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

6. Dokumen Rapat & Kegiatan RT

Untuk memastikan kegiatan berjalan terencana dan dievaluasi, Sekretariat RT harus menyimpan:

• Notulen rapat rutin

• Dokumen musyawarah warga

• Arsip hasil MUSRT (musyawarah perencanaan tahunan RT)

• Laporan evaluasi kegiatan

• Dokumentasi kegiatan (foto dan berita acara)

Administrasi kegiatan menjadi bukti keaktifan RT sekaligus bahan evaluasi tahunan.

7. Dokumen Pelayanan dan Program RT

RT sebagai penyedia layanan dasar kepada masyarakat membutuhkan kelengkapan:

• Buku pelayanan warga

• SOP pelayanan dan waktu layanan

• Program kerja RT

• Program ketahanan pangan, keamanan, kesehatan, dan sosial

• Lembar evaluasi program PKRT

Dokumen ini mencerminkan RT yang bekerja secara profesional dan terukur.

8. Inventaris Barang & Aset RT

Setiap aset RT harus tercatat dengan baik melalui:

• Buku inventaris barang

• Daftar aset RT (kursi, tenda, printer, laptop, papan data, dll.)

• Berita acara serah terima barang dan aset

Inventarisasi yang tertib mencegah kehilangan aset serta mempermudah perencanaan pengadaan.

Penutup

Kelengkapan dokumen administrasi di Sekretariat RT bukan sekadar formalitas. Ini adalah standar profesionalisme, bukti akuntabilitas, serta pilar penting dalam membangun kepercayaan warga. PKRT mendorong seluruh Ketua RT untuk memastikan administrasi di wilayah masing-masing tersusun rapi, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan administrasi yang baik, RT akan semakin kuat, pelayanan menjadi cepat dan tepat, serta keberadaan PKRT semakin diakui sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis komunitas.

Kontributor : BR/Sekjen
Dalam dinamika kehidupan masyarakat di tingkat paling dasar, Ketua RT memegang peran penting sebagai penjaga harmoni, penggerak gotong royong, sekaligus jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah. Tidak jarang seorang Ketua RT berhadapan dengan kondisi ketika sebagian warga menunjukkan sikap sulit diatur, menolak aturan, atau kurang kooperatif dalam kegiatan lingkungan. Situasi seperti ini membutuhkan kebijaksanaan dan sikap yang tepat agar stabilitas sosial tetap terjaga.

Artikel ini disusun sebagai panduan dan inspirasi bagi seluruh Ketua RT yang tergabung dalam PKRT (Paguyuban Ketua Rukun Tetangga), agar mampu menjalankan tugas dengan profesional, elegan, dan bermartabat.

1. Menjaga Ketenangan sebagai Wibawa Kepemimpinan

Ketua RT adalah figur sentral yang menjadi rujukan masyarakat. Oleh karena itu, menghadapi warga yang tidak mau diatur harus dilakukan dengan ketenangan, tanpa reaksi emosional. Sikap tenang tidak hanya menunjukkan kedewasaan seorang pemimpin, tetapi juga membuat suasana diskusi tetap kondusif dan produktif.

2. Menggali Akar Persoalan Melalui Pendekatan Empati

Penolakan warga terhadap sebuah aturan seringkali dipicu oleh ketidaktahuan, miskomunikasi, atau perasaan tidak dilibatkan. Ketua RT dianjurkan untuk mendengarkan terlebih dahulu alasan atau keberatan warga tersebut. Dengan memahami situasi dari sudut pandang mereka, Ketua RT dapat menyusun langkah penyelesaian yang lebih efektif sekaligus menjaga hubungan baik.

3. Mengutamakan Pendekatan Personal (Door to Door)

Mengajak bicara secara pribadi sering terbukti lebih efektif daripada menegur di ruang publik. Melalui pendekatan door to door, Ketua RT dapat menyampaikan maksud dan tujuan aturan secara lebih santun, personal, dan tanpa tekanan. Dialog yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan akan mengurangi resistensi dan membuka peluang kesepahaman.

4. Menunjukkan Ketegasan yang Santun dan Berbasis Aturan

Seorang Ketua RT tetap harus tegas dalam menerapkan aturan yang telah disepakati bersama. Ketegasan yang dimaksud bukan bersikap keras, tetapi konsisten dan tidak pilih kasih. Ketika sebuah aturan merupakan hasil musyawarah warga, Ketua RT dapat menegaskan bahwa ia hanya menjalankan mandat kolektif, bukan kehendak pribadi.

5. Menguatkan Musyawarah sebagai Jalan Penyelesaian

Jika pendekatan personal belum membuahkan hasil, Ketua RT dapat membawa persoalan ke forum musyawarah RT atau RW. Keputusan yang diambil secara bersama akan lebih dihormati oleh warga. Selain itu, musyawarah menjadi ruang edukasi sosial bahwa setiap warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban bersama.

6. Memberikan Keteladanan sebagai Pengaruh Positif

Ketua RT harus menjadi contoh dalam hal disiplin, partisipasi, dan kepatuhan terhadap aturan. Keteladanan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada instruksi. Ketika pemimpinnya berperilaku baik, biasanya warga akan mengikuti tanpa perlu diperintah berulang-ulang.

7. Menggunakan Soft Power untuk Mendekatkan Hati Warga

Membangun kedekatan emosional dengan warga adalah investasi sosial yang sangat berharga. Kehadiran Ketua RT dalam kegiatan warga, memberikan perhatian, atau sekadar menyapa dengan ramah dapat menumbuhkan rasa hormat. Warga yang merasa dihargai biasanya lebih terbuka dan kooperatif terhadap arahan Ketua RT.

8. Mengambil Langkah Formal Apabila Diperlukan

Jika seluruh upaya persuasif tidak juga berhasil, Ketua RT dapat mengambil langkah formal secara terukur. Misalnya, membuat laporan tertulis, memberikan peringatan administrasi, atau berkoordinasi dengan pihak RW maupun pemerintah desa. Langkah formal harus menjadi opsi terakhir, bukan langkah pertama.

9. Menjaga Etika Sosial dan Kerahasiaan Konflik

Ketua RT wajib menghindari tindakan yang dapat mempermalukan warga, seperti menyebarkan konflik ke media sosial atau membicarakannya di luar konteks. Etika sosial harus dijaga demi menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh rasa saling menghormati.

10. Menempatkan Kepentingan Bersama di Atas Ego Pribadi

Tujuan akhir dari setiap kebijakan RT adalah menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. Ketua RT harus selalu mengutamakan kepentingan bersama, bukan sekadar ingin menang dalam perdebatan. Kepemimpinan yang mengedepankan solusi akan lebih dihormati oleh masyarakat.

Penutup

Menghadapi warga yang sulit diatur bukanlah tantangan yang ringan. Namun dengan kombinasi ketenangan, empati, ketegasan, teladan, dan musyawarah, Ketua RT akan mampu menjaga kewibawaan sekaligus merawat keharmonisan lingkungan. PKRT terus mendorong setiap Ketua RT di Kabupaten Purbalingga untuk tampil sebagai pemimpin yang cerdas, bijaksana, dan humanis dalam melayani masyarakat.

1. Jabatan yang Elitis

2. Jabatan yang Populis

3. Jabatan yang Politis (Dalam Makna Positif)

4. Jabatan yang Strategis

PKRT sebagai Momentum Kebangkitan Ketua RT

Kedudukan Ketua RT ke depan tidak hanya menjadi penjaga wilayah, tetapi pemimpin lokal yang berpengaruh, dihargai, dan memiliki peran strategis dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Ketua Rukun Tetangga (RT) adalah struktur sosial paling dekat dengan masyarakat. Di tingkat inilah berbagai dinamika kehidupan warga berlangsung—mulai dari administrasi kependudukan, koordinasi keamanan lingkungan, penanganan masalah sosial, hingga menjadi penghubung utama antara masyarakat dengan pemerintah desa/kelurahan. Namun di balik tugas besar tersebut, seorang Ketua RT tidak dapat bekerja tanpa dasar hukum yang jelas. Karena itu, memahami payung hukum Ketua RT menjadi penting sebagai pijakan dalam menjalankan tugas secara sah, terarah, dan terukur.

1. Dasar Hukum Pembentukan RT/RW

Secara nasional, landasan hukum yang mengatur keberadaan Ketua RT/RW adalah:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. RT/RW termasuk dalam kategori lembaga kemasyarakatan tersebut, yang fungsinya adalah membantu pelayanan masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi warga. (Download)

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018

Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) - (Download). Dalam Permendagri ini, RT/RW dijelaskan sebagai bagian dari struktur LKD dengan fungsi:

• Membantu Pemerintah Desa dalam pelayanan administrasi kependudukan

• Memelihara keamanan, ketertiban, dan kerukunan warga

• Menyalurkan aspirasi masyarakat

• Mengembangkan partisipasi serta gotong royong

c. Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten/Kota

Setiap daerah mengatur tata cara pembentukan, pemilihan, masa jabatan, dan pembiayaan RT/RW melalui regulasi daerah. Peraturan inilah yang menjadi rujukan teknis bagi para Ketua RT dalam menjalankan tugas.

Karena sifatnya lokal, RT harus merujuk pada Perda atau Perbup Kabupaten Purbalingga untuk kepastian hukum dan aturan teknis operasional.

2. Ruang Lingkup Tugas dan Wewenang Ketua RT

Berdasarkan berbagai regulasi tersebut, seorang Ketua RT menjalankan beberapa fungsi strategis, di antaranya:

a. Pelayanan Administrasi Kependudukan

• Pengantar KTP, KK, pindah/ datang

• Verifikasi warga baru

• Pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga

b. Penjaga Stabilitas Sosial Masyarakat

• Koordinasi siskamling

• Mediasi masalah warga

• Penyampaian informasi kebijakan pemerintah

c. Fasilitator Musyawarah Warga

Ketua RT berperan sebagai pemimpin forum musyawarah RT, tempat warga bermitra membahas persoalan lingkungan, pembangunan, serta kegiatan sosial.

d. Perpanjangan Tangan Pemerintah Desa

Ketua RT menyampaikan program, arahan, dan kebijakan desa kepada warga, sekaligus menjadi jalur bagi warga untuk menyampaikan aspirasi ke tingkat desa.

3. Kedudukan Ketua RT: Ujung Tombak Sekaligus Ujung Tombok

Secara sosiologis, Ketua RT adalah pejabat paling dekat dengan masyarakat sehingga sering disebut sebagai “ujung tombak”. Namun pada praktiknya, tidak sedikit Ketua RT yang juga menjadi “ujung tombok”, karena:

• Banyak tugas yang dibebankan

• Minim fasilitas dan insentif

• Harus hadir dalam beragam kepentingan sosial warga

• Dituntut selalu siap membantu tanpa mengenal waktu

Inilah alasan mengapa keberadaan PKRT menjadi penting—sebagai wadah untuk memperjuangkan hak, kehormatan, dan kesejahteraan Ketua RT.

4. Pentingnya Payung Hukum bagi Ketua RT

Payung hukum tidak hanya menjadi legitimasi, tetapi juga perlindungan agar Ketua RT:

1. Bekerja berdasarkan aturan yang jelas

2. Terhindar dari konflik kepentingan

3. Mendapat dukungan, fasilitas, dan kepastian insentif

4. Memiliki batasan tugas yang terukur

5. Diakui sebagai struktur resmi dalam pemerintahan desa

Melalui payung hukum yang kuat, peran Ketua RT dapat berjalan profesional dan tidak memberatkan secara pribadi.

5. Komitmen PKRT Purbalingga

PKRT Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk:

• Mengawal kebijakan daerah agar memberikan perlindungan dan penghargaan layak bagi Ketua RT

• Menjadi jembatan komunikasi antara RT dan Pemkab

• Memperkuat kompetensi Ketua RT melalui pelatihan, advokasi, dan pendampingan

• Meningkatkan martabat Ketua RT sebagai bagian penting dalam pembangunan sosial masyarakat

PKRT hadir untuk memastikan Ketua RT tidak hanya menjadi ujung tombak, tetapi juga memperoleh hak, dukungan, payung hukum, dan penghormatan yang layak.